Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Madiun

EMAIL @madiunkab.go.id
KONTAK 0351-495359

GIAT LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL (LDP) ANAK YATIM PIATU ORANG TUA MENINGGAL KARENA TERPAPAR COVID 19

Kegiatan Layanan Dukungan Psykososial (LDP) bagi anak dalam keluarga korban Covid-19. Kegiatan ini diperuntukkan bagi anak-anak yang menjadi yatim/yatim piatu karena orang tua atau salah satu orang tuanya meninggal karena terpapar covid-19.  Maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepad anak yatim/yatim piatu yang terdampak covid-19. Adapun tujuannya adalah : Memberikan layanan […]

GIAT REHABILITASI SOSIAL BINA REMAJA

Pengiriman remaja usia 15-21 tahun yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dan kurang mampu ke UPT Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Remaja (PSBR). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ketrampilan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh adik-adik remaja yang bersangkutan. Dengan harapan mereka akan mendapatkan bekal ketrampilan yang dimiliki untuk dikembangkan demi masa […]

ARAHAN BUPATI MADIUN KEPADA PENDAMPING SOSIAL KABUPATEN MADIUN

Pada tanggal 03 Agustus 2021 pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dipendopo Muda Graha Kabupaten Madiun di adakan pertemuan antara Bapak Bupati Madiun dengan para Pendamping Sosial di Kabupaten Madiun. Adapun yang di Undang adalah Pendamping PKH, Pendamping BSP, Pendamping TKSK dan Pendamping SLRT. Dalam acara ini Bapak Bupati memberikan arahan agar semua […]

Daftar Definisi DTKS

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1, disebutkan beberapa definisi atau istilah-istilah yang digunakan dalam verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, antara lain yaitu : Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang […]

Dasar Hukum DTKS

Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun […]